IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM RUANG PUBLIK
DI KOTA TANGERANG SELATAN
Studi Kasus UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Kasus pelecehan seksual di Kota Tangerang Selatan marak terjadi di tempat-tempat umum atau dalam ranah publik. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan suatu penelitian pada Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) di Kota Tangerang Selatan dalam menangani dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kasus pelecehan seksual dalam ruang publik. Maka dari itu, dengan adanya Lembaga UPTD P2TP2A ini dapat memberikan akses kepada korban pelecehan seksual yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan (case approach). Data yang didapatkan dari penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam ruang publik belum memiliki peraturan yang khusus tetapi dengan adanya aturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan korban Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hadirnya Lembaga UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan merupakan suatu bentuk perwujudan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meminimalisir angka terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan dengan cara memberikan pelayanan seperti Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Kasus, Penjangkauan Korban, Pendampingan Korban, Pelayanan Mediasi, Penampungan Sementara. Dengan pelayanan yang diberikan oleh Lembaga ini lebih menitikberatkan unsur-unsur non-yuridis untuk menerapkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk menimbulkan rasa kepercayaan pada masyarakat agar implementasi kebijakan menjadi tepat.
| 58/IH/2022 | 58/IH/2022 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta :
UIN Jakarta.,
2022
Deskripsi Fisik
xi, 64 Hal
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain