Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

LEGALITAS DAN MEKANISME PEMAKZULAN KEPALA PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin)

No image available for this title
Permasalahan utama pada penelitian ini adalah mengenai legalitas dalam penerapan mekanisme pemakzulan kepala pemerintahan di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menjelaskan tantangan yang timbul dalam mekanisme pemakzulan kepala pemerinahan dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia. Pemakzulan kepala pemerintahan pada dasarnya merupakan langkah hukum yang diambil terhadap Presiden atau Perdana Menteri yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Namun, hadirnya kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak didasarkan pada konstitusi negara Indonesia dan pemakzulan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang diberhentikan atas mosi tidak percaya telah berputar arah dari tujuan pemakzulan dalam sebuah negara.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode riset pustaka (library research). Riset pustaka dilakukan dengan cara menghimpun data-data sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan rancangan skripsi ini. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue-approach) dan pendekatan konseptual sebagai upaya pembenahan dan pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan yang ada.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia menganut sistem pemerintahan yang berbeda, dimana Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensil dan Malaysia dengan sistem pemerintahan parlementer. Sehingga menghasilkan konsekuensi logis bahwa kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme pemakzulan kepala pemerintah yang menjabat. Presiden negara Indonesia hanya dapat dimakzulkan atau diturunkan dari jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dalam UUD 1945, sedangkan Perdana Menteri Malaysia menitikberatkan kekuatan Perdana Menterinya pada mayoritas dukungan anggota parlementer.
Ketersediaan
43/IH/202343/IH/2023Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta.,

Deskripsi Fisik

ix, 64 Hal

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan