Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini mengulas tentang kedudukan lembaga negara bantu pada tatanan kenegaraan Indonesia melalui studi kasus kewenangan penyidikan tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menganilisis regulasi mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutya diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan kedudukan lembaga negara bantu pada sistematika kenegaraan Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menjawab perumusan masalah dan mengetahui tentang bagaimana kedudukan lmbaga negara bantu yang seharusnya, yakni berdasarkan hakikatnya sebagai lembaga penunjang main organ.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimpementasian atas lembaga negara bantu di Indonesia belum sesuai dengan esensi pembentukannya sebagai lembaga penunjang. Sehingga yang seharusnya lembaga independen sebagai komplementer, namun yang ada kedudukannya lebih kuat dari lembaga utama. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak atas kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena pemerintah saja memberikan kebijakan penguatan kedudukan lembaga bantu yang sifatnya temporary atau sementara dengan mendegradasi kewenangan lembaga utama. Maka perlu adanya penegasan kedudukan lembaga negara bantu itu sendiri, untuk menciptakan penegakkan hukum yang paripurna.

62/IH/2023

62/IH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :