Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini mengulas problematika perihal faktor terjadinya disparitas pada perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangan & perbedaan vonis yang diberikan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di masa Pandemi Covid-19 terhadap putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt .Pst (kasus Edhy Prabowo) & putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. (kasus Juliari P. Batubara).
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor terjadinya disparitas pada perkara tindak pidana korupsi kemudian pertimbangan & vonis majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di masa Pandemi Covid-19 pada putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt .Pst (kasus Edhy Prabowo) dan putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. (kasus Juliari P. Batubara).
Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis. Sementara metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) & pendekatan kasus (Case Approach). Serta, Teknik pengumpullan data yaitu metode studi Pustaka. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode kompratif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan pertimbangan hakim mengenai vonis yang diberikan pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara disebabkan oleh beberapa faktor penting yang mempengaruhi secara substansial, faktor tersebut bersumber dalam diri hakim itu sendiri & kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pada putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt .Pst (kasus Edhy Prabowo) & putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst (kasus Juliari P.Batubara).

67/IH/2023

67/IH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :