Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan penelitian ini mengenai kurang terpenuhinya keadilan dan hak bagi Direksi yang diberhentikan sepihak berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020 ditinjau dari pengaturan badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, menganalisis perlindungan hukum terhadap hak direksi atas pemberhentian sepihak melalui RUPS, serta menganalisis penyelesaian kasus pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas tersebut. Tujuan penelitian ini menjelaskan aspek keadilan dan perlindungan hukum direksi yang diberhentikan sepihak melalui RUPS serta penyelesaian kasus terhadap permasalahan tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pemberhentian sepihak direksi. Penelitian ini termasuk pendekatan kasus (case approach) dengan telaah mendalam terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan telaah segala peraturan perundang-undangan beserta aturan yang berkaitan.
Hasil penelitian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, Penggugat merupakan pendiri dan direktur utama PT Multi Daya Wonua yang diberhentikan melalui RUPS secara lisan dan tanpa alasan oleh para Tergugat hal tersebut tidak sah, sewenang-wenang, dan melawan hukum sebab sangat bertentangan dengan mekanisme pemberhentian Direksi dari jabatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi pertimbangan hakim berpendapat alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan dan Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kurang memperhatikan dan menyinggung aspek keadilan bagi Direksi yang diberhentikan sepihak melalui RUPS dan kurang memberikan perlindungan hukum terhadapnya.

74/IH/2023

74/IH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :