AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH BAGI PARA PIHAK
BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE
Studi Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya praktik perjanjian nominee di Indonesia terutama di Bali seperti dalam kasus pada Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji akibat hukum kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah bagi para pihak berdasarkan perjanjian nominee dan selanjutnya peneliti menjelaskan Tanggung Jawab Beneficial Owner yang mempunyai tanah dan bangunan di Indonesia berdasarkan perjanjian nominee terhadap pajak akibat adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendeketan normatif-yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan (statute approach) yang bersangkutan dengan penelitian ini hukum ini dan pendekatan kasus (case approach), yakni implementasi hukum dalam menangani kasus perjanjian nominee.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan perkara terkait perjanjian nominee, hal ini disebabkan belum ada kepastian hukum mengenai aturan yang mengatur mengenai perjanjian nominee. Selanjutnya, akibat hukum dari kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah tidak hanya berakibat bagi para pihak saja yakni tanahnya jatuh kepada negara dan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Tetapi, juga berakibat bagi Notaris dan kerugian negara terutama terkait dengan pajak.
93/IH/2023 | 93/IH/2023 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta :
UIN Jakarta.,
2023
Deskripsi Fisik
ix, 91 Hal
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain