KEDUDUKAN BPIP DALAM FUNGSI MELAKUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA DALAM SISTEM KETATANGARAAN RI
Penelitian ini membahas kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI) dan juga membahas mengenai peran BPIP dalam melakukan salah satu peran BPIP dalam melakukan fungsinya yaitu Perumusan Dan Rekomendasi Terhadap Kebijakan Atau Regulasi Yang Bertentangan Dengan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis vormative-Empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach).
Hasil dari temuan penelitian ini adalah, bahwa dari 190 peraturan dan perundang-undangan yang di kaji oleh Badan Pembinaan Indeologi Pancasila (BPIP RI) dari temuan tersebut 80% nya bertentangan dengan pancasila dan kemudian temuan selanjutnya kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaaraan Indonesia belum cukup kuat karena hanya saat ini hanya berdasarkan Peraturan Presiden.
97/IH/2023 | 97/IH/2023 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta :
UIN Jakarta.,
2023
Deskripsi Fisik
ix, 67 Hal
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain