Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini mengangkat masalah tentang kedudukan dan
pertanggungjawaban jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam proses
homologasi PKPU sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis
kedudukan serta pertanggungjawaban penjamin perusahaan atau Corporate
Guarantee dalam proses homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang.
Dalam hal kedudukan penjamin sebagai debitur maka tergantung dengan status
pelepasan hak istimewa yang melekat pada penjamin. Aturan ini sesuai dengan
Pasal 1831 KUH Perdata juga sebagai bentuk perlindungan terhadap penjamin
sehingga kepastian hukum terhadap berbagai pihak dapat terwujud.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
metode pendekatan undang-undang yang merujuk pada Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(UUK-PKPU) dan merujuk pada KUH Perdata. Pendekatan penelitian ini juga
menggunakan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan penjamin perusahaan
(Corporate Guarantee) pada proses homologasi penundaan kewajiban
pembayaran utang merujuk kepada pelepasan status hak istimewa penjamin.
Alasannya karena jika penjamin dalam hal ini Corporate Guarantee melepaskan
hak istimewanya maka kedudukan dan ketentuan hukumnya sama seperti debitur
utama yaitu ikut turut serta menanggung utang debitur. Tetapi sebaliknya, jika
penjamin tidak melepaskan hak istimewanya, maka penjamin akan mengambil
peran tatkala debitur cidera janji dan semua harta debitur telah habis disita dan
dijual tetapi hartanya belum mencukupi untuk menutup seluruh utang-utangnya.

113/IH/2023

113/IH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :