Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

PELANGGARAN HUKUM PADA DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT IDENTITAS ANAK PADA KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KUPANG

No image available for this title
Penelitian ini mengangkat permasalahan utama berupa aspek perlindungan hukum, bentuk pelanggaran hukum dan sanksi terhadap pelanggaran pempublikasian identitas anak. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, khususnya identias anak korban dan anak saksi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung beserta aturan mengenai sanksi nya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran hukum yang mencantumkan identitas anak dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Kupang. Anak sebagai generasi penerus bangsa haruslah dilindungi hak-haknya, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu hak anak yang harus dilindungi adalah tidak dipublikasikannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, terutama anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Apabila identitas mereka terpublikasi, maka dikhawatirkan mereka akan mengalami diskriminasi mengingat bahwa mereka memiliki riwayat sebagai pihak yang pernah berhadapan dengan peradilan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data komunikasi tertulis, yaitu studi dokumen putusan pengadilan. Setelah data diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, langkah selanjutnya adalah menganalisis dokumen putusan pengadilan negeri tersebut dengan menggunakan teknik penyajian data berbentuk tabel. Kemudian, data tersebut disistematiskan dan dipaparkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan serta dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori, dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan hukum beserta sanksinya yang menyebutkan agar identitas anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi tidak boleh dipublikasikan pada media cetak atau elektronik, termasuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Setelah melakukan penelitian, ternyata masih ditemukan putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kupang yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi.
Ketersediaan
116/IH/2023116/IH/2023Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta.,

Deskripsi Fisik

ix, 75 Hal

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan