Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sebagai extra ordinary crime, tindak pidana terorisme menyebabkan
kerugian luar biasa terhadap para korban. Maka dari itu negara hadir untuk
memberikan perlindungan, salah satunya adalah dalam bentuk kompensasi. Akan
tetapi, bertahun-tahun setelah peristiwa terorisme terjadi, masih banyak korban
yang belum memperoleh haknya hingga lahirnya peraturan perundang-undangan
di Indoensia yang memungkinkan adanya pendistribusian hak secara adil kepada
korban yang belum memperoleh kompensasi.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pengumpulan
data studi kepustakaan, adapun penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui
prosedur pemberian kormpensasi korban tindak pidana masa lalu serta bagaimana
LPSK sebagai lembaga yang berwenang menurut undang-undang melaksanakan
pemenuhan kompensasi tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pemberian kompensasi
bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu sangat berbeda dengan pemberian
kompensasi bagi korban tindak pidana melalui jalur peradilan. Untuk korban
tindak pidana terorisme masa lalu, LPSK memiliki kewenangan penuh mulai dari
menerima permohonan, melakukan penilaian, memutuskan sampai dengan
melaksanakan proses pemberian kompensasi. pemberian kompensasi ini
berlandaskan kepada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Dalam melaksanakan tugasnya,
LPSK menghadapi beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu untuk sosialisasi
sampai dengan pemberian kompensasi, tersebarnya korban tindak pidana
terorisme masa lalu dan adanya batas akhir pengajuan permohonan menyebabkan
tidak terdistribusikannya kompensasi kepada seluruh korban.

120/IH/2023

120/IH/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :