perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PASIEN PADA APLIKASI SATUSEHAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS
DINA FITRIYANTI - Personal Name
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalah hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach) yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai pengaturan mengenai data pribadi pasien. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis deskriptif dan komparatif.
Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi terkait rekam medis elektronik meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum yang bersifat konstituen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Kedua, unsur penting untuk melindungi hak individu atas data pribadinya meliputi, definisi dan ruang lingkup data pribadi, kerahasiaan dan keamanan, retensi data, penguunaan dan pengungkapan data, dan sanksi bagi pelanggaran. Ketiga, Terdapat ketidaksinkronan dalam perlindungan data pribadi pada rekam medis elektronik di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh perbedaan definisi, standar, dan implementasi dalam berbagai regulasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut
Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi terkait rekam medis elektronik meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum yang bersifat konstituen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Kedua, unsur penting untuk melindungi hak individu atas data pribadinya meliputi, definisi dan ruang lingkup data pribadi, kerahasiaan dan keamanan, retensi data, penguunaan dan pengungkapan data, dan sanksi bagi pelanggaran. Ketiga, Terdapat ketidaksinkronan dalam perlindungan data pribadi pada rekam medis elektronik di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh perbedaan definisi, standar, dan implementasi dalam berbagai regulasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut
Ketersediaan
| 194/IH/2024 | 194/IH/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta : UIN Jakarta., 2024
Deskripsi Fisik
ix, 66 Hal
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain