Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan penelitian ini terletak pada aturan yang kurang menjelaskan secara spesifik bentuk dari penghinaan dan penyerangan harkat dan martabat Presiden yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya pada pasal 218 dan 219. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan memberi tahu faktor penyebab dari penghinaan dan penyerangan harkat dan martabat Presiden itu sendiri, dan menjelaskan bagaimana implikasi yuridis mengenai pasal penghinaan dan penyerangan harkat dan maratabat terhadap Presiden pada pasal 218 dan 219 tentang KUHP. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historiscal approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membantu pencarian informasi terkait bahasan penelitian.
Hasil penelitian ini menyampaikan faktor penyebab dasar dari penghinaan dan penyerangan harkat dan martabat diri Presiden, dan menyampaikan penjelasan bagaimana implikasi yuridis mengenai pasal penghinaan terhadap harkat martabat Presiden yang tentunya hal tersebut bertentangan pada hak kebebasan berpendapat seseorang, sehingga pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hak yang dimiliki seseorang dikesampingkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku melalui cara pandang yuridis. Kendati demikian isi dari Pasal 218 diatur sebagaimana dimaksud jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri tidak termasuk pada penghinaan, pada Pasal 218 dan 219 isinya diatur oleh pasal berikutnya sebagaimana dimaksud tindak pidana penghinaan dan penyerangan hanya dapat dituntut berdasarkan aduan dan aduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden.

197/IH/2024

197/IH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :