Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini membahas mengenai keterlibatan DPD dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan menitikberatkan arah pembahasan pada permasalahan urgensi proposional keterlibatan keanggotaan DPD dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR terkait keputusan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Anomali yang diangkat pada penelitian ini yaitu kedinamisan porsi kepentingan DPD untuk turut serta hadir sebagai perwujudan second chamber pada proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap stabilitas negara. Pisau analisis yang digunakan oleh penulis untuk membedah permasalahan ini yaitu menggunakan teori pemisahan kekuasaan yang dipadukan dengan konsep rule of law serta teori mandat representatif untuk memilah urgensi DPD dalam menjalankan fungsinya. Dekomposisi formasi atas kedudukan DPD dilakukan secara komprehensif dengan melihat norma hukum yang berlaku dan praktik politik kepentingan yang terjadi pada realisasi pengambilan keputusan.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konstruksi lembaga perwakilan yang tidak didukung oleh pelaksanaan prinsip dan kebijakan hukum yang memadai serta terkontaminasi oleh kepentingan politik dalam kamar berbeda, mengakibatkan tertutupnya ruang second chamber yaitu DPD untuk turut serta berakselerasi dalam proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

199/IH/2024

199/IH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :