Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini menelaah terkait problematika perubahan sistem pemidanaan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penentuan sistem pemidanaan dalam sebuah peraturan memiliki posisi yang amat krusial dalam menekan tingginya kejahatan lingkungan. Akan tetapi, perubahan sistem pemidanaan yang menjadikan pidana sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) telah melemahkan kekuatan hukum lingkungan dan bertentangan dengan konstitusi yang menganut konsep Green Constitution.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasikan problematika perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait perubahan sistem pemidanaan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian nromatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak persoalan dari segi regulasi hukum lingkungan terlebih pada perumusan sistem pemidanaannya. Peraturan UU Cipta Kerja yang mengubah, mengganti dan menghapus beberapa pasal dalam UU PPLH telah mengalihkan pidana sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium). Kerangka normatif yang juga menjatuhkan sanksi lebih ringan bagi penjahat lingkungan sangat bertentangan dengan semangat UU PPLH yang menjadikan pidana sebagai upaya utama (Premium Remedium). Alhasil, keberlangsungan lingkungan hidup kian terancam dan perwujudan konsep Green Constitution juga tidak terimplementasikan. Padahal hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang tidak patuh pada izin lingkungan hingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran. Oleh karena itu, penulis menawarkan gagasan berupa reformulasi hukum lingkungan melalui revisi UU Cipta Kerja dengan mengoptimalisasikan kembali asas Premium Remedium sebagai kunci perlindungan lingkungan hidup demi terciptanya Green Constitution di Indonesia.

217/IH/2024

217/IH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :