Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tujuan penelitian ini menunjukkan penggunaan politik uang dalam jaminan gaji berdampak terhadap integritas pemilu, keadilan, serta transparansi penegak hukum dalam proses demokrasi berdasarkan putusan yang konkret. Serta dalam analisis putusan Nomor 55/Pid.sus/2019/Pt.Pdg menunjukkan karakteristik Hukum Pidana Pemilu di Indonesia dalam Praktik politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif di masa kampanye, dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku praktik politik uang tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan penegak hukum seorang jaksa. Selain itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, undang-undang, dan dokumen penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dalam skripsi ini. Sumber data ini dikumpulkan dengan studi dokumen yang dianalisis dengan metode studi pustaka, wawancara, dan bun dokumen. Metode analisis deskriptif-korelasional yang menggunakan teknik pengumpulan data untuk studi pustaka yaitu desk research dan secara online.
Penelitian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam penerapan sanksi maupun integritas proses hukum itu sendiri. Melalui Putusan Nomor 55/PID.SUS/2019/PT.PDG, terlihat bagaimana majelis hakim memutuskan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berargumen tentang adanya janji gaji atau imbalan finansial dalam kampanye, yang melibatkan notaris dan masyarakat luas. Praktik ini merusak integritas demokrasi dan menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan pasti. Urgensi penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam kasus politik uang selama pemilu. Jaksa yang mengajukan banding untuk menjaga konsistensi hukuman mencerminkan upaya untuk memastikan standar penegakan hukum yang sama. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya integritas penegak hukum dan netralitas dalam penyelesaian kasus politik uang. Dalam konteks hukum pidana khusus di Indonesia, politik uang dikodifikasikan mengikuti perkembangan zaman, dengan hakim yang memutus berdasarkan undang-undang tetapi tetap mempertimbangkan putusan terdahulu. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas dalam penegakan hukum.

242/IH/2024

242/IH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :