MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DPRD KABUPATEN SUKABUMI
Studi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan Dan Bina Lingkungan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Sukabumi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan, serta implementasinya di Kabupaten Sukabumi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan mendasar: (a) Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan? dan (b) Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sukabumi?
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Sukabumi melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu proses penyiapan rancangan Perda, pembahasan di DPRD, serta pengesahan oleh Kepala Daerah. Tahapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan partisipasi berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan perusahaan.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi menunjukkan adanya tantangan dalam koordinasi dan pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan telah aktif dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan, masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya terlibat dan melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keberhasilan implementasi peraturan ini.
Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang mekanisme pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Sukabumi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan. Diharapkan temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Sukabumi.
247/IH/2024 | 247/IH/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
FAK Syariah dan Hukum UIN Jakarta :
UIN Jakarta.,
2024
Deskripsi Fisik
vii, 59 Hal
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain