Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah mengenai tanggung jawab kurator terhadap pemberesan boedel pailit developer yang objeknya telah dilunasi dan dikuasai secara fisik oleh pembeli rumah sebelum terjadinya kepailitan. Atas permasalahan tersebut peneliti berupaya untuk memahami bagaimana tanggung jawab kurator atas boedel pailit yang telah dikuasai secara fisik oleh pembeli rumah sebelum terjadinya pailit pada developer berdasarkan akta PPJB dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator dalam pemberesan boedel pailit dalam putusan No.29/ Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/ 2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2021.
Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang yang merujuk pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan peraturan terkait lainnya, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus berdasarkan Putusan No. 29/Pdt. Sus. Gugatan Lain -lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt.Sus-Pailit/2021).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bilamana penguasaan secara fisik terhadap rumah tersebut didasarkan pada akta PPJB lunas maka kurator akan dibebankan tanggung jawab untuk melakukan penyerahan yuridis kepada pembeli rumah. Pada sengketa diantara kurator dengan para pembeli rumah, para pembeli rumah mendasarkan penguasaan secara fisik tersebut kepada akta PPJB Lunas, sehingga kurator dibebankan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban debitor pailit yakni PT Asmawi Agung Corporation terhadap para pembeli rumah untuk memberikan rekomendasi pembuatan AJB guna kepentingan penerbitan sertifikat hak milik atas masing-masing rumah dan tanah objek sengketa tersebut.

250/IH/2024

250/IH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :