Perlindungan Hukum Bagi Umkm Di Era Perdagangan Digital: Studi Kasus Umkm Pasar Tanah Abang
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang dalam menghadapi pergeseran perdagangan digital. Fokus penelitian adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan perlindungan hukum di era digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan metode statute approach dan sosio-legal untuk menganalisis peraturan yang berlaku serta memahami hukum sebagai realitas sosial.
Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku UMKM, studi literatur, dan analisis dokumen hukum. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan penting, seperti aturan pelarangan barang impor bekas dan pencegahan persaingan tidak sehat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah, Praktik Pradatory Pricing di platform online, serta lemahnya penegakan larangan impor untuk barang dengan harga di bawah $100. Hal ini menyebabkan UMKM, khususnya di Pasar Tanah Abang, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan peralihan ke perdagangan digital. Akibatnya, mereka menghadapi tantangan yang semakin besar untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.
Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kendala hukum yang dihadapi UMKM serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat di sektor perdagangan digital.
259/IH/2024 | 259/IH/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syriah UIN Jakarta :
.,
2024
Deskripsi Fisik
xi, 75 hal, 29cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain