Rekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Keadaan Darurat Di Indonesia
Permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara komprehensif terkait pelaksanaan penundaan pemilu dalam keadaan darurat di Indonesia dalam UUD NRI tahun 1945 ataupun peraturan perundang-undangan yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta terjadinya politisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan terkait pelaksaan penundaan pemilu dalam keadaan darurat di Indonesia serta menjabarkan mekanisme ideal dalam pelaksanaan penundaan pemilu dalam keadaan darurat di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan penelitian perundang-perundangan dengan menjabarkan analisis terkait pelaksanaan penundaan pemilu di Indonesia dalam keadaan darurat. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan skripsi yang pembahasannya relevan dengan tema penundaan pemilu dalam keadaan darurat di Indonesia.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UUD NRI tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya belum mengatur secara komprehensif penundaan pemilu dalam keadaan darurat di Indonesia dan perlu adanya amandemen UUD NRI tahun 1945 serta menambahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penundaan pemilu dalam keadaan darurat di Indonesia agar terciptanya kepastian hukum.
| 264/IH/2024 | 264/H/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta :
Jakrta.,
2024
Deskripsi Fisik
ix, 66 hal, 29cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain