Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, hanya sebagian kecil yang mendapatkan penyelesaian hukum yang memadai. Dari 71.8% responden yang mengalami kekerasan seksual, 57% dari korban menyatakan tidak ada penyelesaian kasus. Sebagian besar dari mereka akhirnya menghadapi opsi non-formal seperti pembayaran uang atau bahkan menikah dengan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penanggulangan kasus kekerasan seksual belum memenuhi kebutuhan korban, yang seharusnya termasuk pemulihan psikologis, fisik, dan ekonomi mereka.
Studi ini bertujuan untuk membandingkan tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak pada (Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt), mengidentifikasi hak dan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak menurut pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada (Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt) dan juga mengidentifikasi dampak dari kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, mengkaji sumber seperti jurnal, buku, dan artikel terkait. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data meliputi hukum primer seperti Undang-Undang, Al-Qur'an, serta data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada putusan hakim, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan tersebut kurangnya pemulihan dan dukungan untuk mengatasi dampak traumatis dari kejahatan yang dialaminya. Pemulihan ini sangat penting untuk membantu korban
V
kembali ke kehidupan normal dan mendapatkan kembali kesejahteraan psikologis dan emosionalnya. Namun, terkadang ketika pelaku sudah menjalani proses hukum, kasus pemerkosaan tersebut dianggap selesai.

03/PMH/2024

03/PMH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :