Persyaratan Poligami Di Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah (Menurut Imam Malik Dan Al-Ghazali)
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sudut pandang teori mashlahah mursalah menurut Imam Malik dan al-Ghazali terhadap persyaratan poligami yang ada di Indonesia. Persyaratan poligami di Indonesia dirumuskan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang mungkin terjadi dalam praktik poligami.
Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penggunaan pendekatan perundang-undangan atau yang sering juga disebut dengan statute approach karena hal-hal yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema utama penelitian. Sedangkan pendekatan perbandingan (comparative approach) adalah salah satu cara pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan lembaga hukum (legal institution) dan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.
Kesimpulan skirpsi ini menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan poligami yang diatur di dalam undang-undang di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang teori mashlahah mursalah Imam Malik, maka persyaratan-persyaratan tersebut merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang tidak diatur secara jelas oleh nash. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang teori al-Ghazali tentang mashlahah mursalah, persyaratan poligami yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan kriteria mashlahah mursalah al-Ghazali karena tidak memenuhi dua persyaratan, yaitu harus bersifat qath’i dan kulli.
| 113/PMH/2023 | 113/PMH/2023 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta :
Jakarta.,
2023
Deskripsi Fisik
x, 82 hal, 29cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain