perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik)
PUTRI NUR „AMALIA - Personal Name
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sertifikat elektronik pada masyarakat di Indonesia dan penerbitan sertifikat elektronik dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertfikat Elektronik merupakan salah satu upaya inovatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terhadap banyaknya kekhawatiran yang muncul akibat permasalahan tanah dan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan untuk meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya penerapan sertifikat elektronik di Indonesia telah relevan diterapkan saat ini. Melalui penerapan sertifikat elektronik proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien, melindungi keamanan sertifikat dari terjadinya resiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat dan membatasi ruang gerak para mafia tanah. Kebijakan sertifikat elektronik ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah karena terdapat maslahah untuk melindungi pemeliharaan harta (Hifzu al-Mal) sesuai dengan tujuan syariat dan kebijakan sertifikat elektronik ini termasuk dalam kategori maslahah hajiyat .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertfikat Elektronik merupakan salah satu upaya inovatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terhadap banyaknya kekhawatiran yang muncul akibat permasalahan tanah dan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan untuk meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya penerapan sertifikat elektronik di Indonesia telah relevan diterapkan saat ini. Melalui penerapan sertifikat elektronik proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien, melindungi keamanan sertifikat dari terjadinya resiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat dan membatasi ruang gerak para mafia tanah. Kebijakan sertifikat elektronik ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah karena terdapat maslahah untuk melindungi pemeliharaan harta (Hifzu al-Mal) sesuai dengan tujuan syariat dan kebijakan sertifikat elektronik ini termasuk dalam kategori maslahah hajiyat .
Ketersediaan
| 64/PMH/2024 | 64/PMH/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
64/PMH/2024
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta : Jakarta., 2024
Deskripsi Fisik
viii, 63 hal, 29cm
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
64/PMH/2024
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain