Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai: pertama,
bagaimana ketentuan usia perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1874
dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001; kedua, persamaan dan
perbedaan penetapan usia perkawinan dalam berbagai aspek menurut Undangundang
No 1 Tahun1974 dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun
2001
Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini ialah melalui pendekatan
Deskriptif-Komparatif. Pendekatan Deskriptif-Komparatif yakni membandingkan
suatu peraturan di suatu negara dengan aturan di negara lain berkaitan suatu hal yang
sama. Metode penelitian hukum yuridis yang bertitik tolak pada analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang membahas usia perkawinan yang dimuat dalam
Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Ordinan 43 Negeri Sarawak.
Studi ini menyimpulkan bahwa penentuan usia perkawinan di antara kedua
negara yakni Indonesia dan Negeri Sarawak (Malaysia) bagi laki laki memiliki
perbedaan dalam rentang usia satu tahun, bagi di Indonesia usia laki-laki boleh
menikah jika mencapai umur minimal 19 Tahun, sedangkan di Negeri Sarawak
(Malaysia) 18 Tahun, bagi mempelai perempuan usia minimal boleh menikah tetap
sama 16 tahun. Persamaan yang ditemukan dari kedua peraturan tersebut
menyangkut bidang teknis-administrasi seperti diwajibkannya izin tertulis dari pihak
yang berwenang jika terjadi perkawinan dibawah dari usia yang ditentukan. Dari
penentuan usia perkawinan bagi kedua Negara tetap memenuhi asas-asas umum dari
perkawinan yaitu pentingnya kematangan (kedewasaan) dalam usia bagi kedua calon
mempelai. Namun kurang memperhatikan aspek penentu kedewasaan seseorang
meliputi layak menikah secara Psikologi dan Medis.

22/HK/2016

22/HK/2016

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :