Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk memahami isi Perda No.10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan pelaksanaan Isbat Terpadu dan dampaknya dalam pemenuhan hak-hak dasar anak mengenai masalah administratif dan non administratif, pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka tertib administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Adanya isbat nikah di Kabupaten Cianjur dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat akibat tradisi mereka yang lebih senang dinikahkan oleh ajengan daripada menikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif karena mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan metode sosiologis hukum, artinya penelitian tersebut sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat dalam keterkaitan nya dengan hukum yaitu pernikahan siri yang dikaitkan dengan masalah studi Islam dengan pendekatan perspektif sosiologis yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan dengan diadakannya Isbat terpadu yang merujuk pada Perda No.10 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan secara terpadu merupakan sebuah terobosan hukum dalam bentuk perwujudan akses keadilan dari pemerintah Kabupaten Cianjur setempat, berlandaskan MoU yang dihasilkan antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudükan dan Catatan Sipil pun membawa dampak terpenuhinya pemenuhan hak-hak dasar anak. Adapun dokumen yang dikeluarkan saat isbat terpadu di antaranya buku nikah dan Kartu Keluarga, anak mendapatkan identitas akta kelahiran dan (KIA) Kartu Identitas Anak.

29/HK/2018

29/HK/2018

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :