perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya dengan Mashlahah)
Riski Ade Putra Utama - Personal Name
Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah
provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga, mengetahui persfektif
perundang-undangan terhadap kebijakan tersebut dan mengetahui implementasi
kebijakan pemerintah DKI Jakarta tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini
menggunakan metode deduktif dengan pendekatan normatif empiris. Data
diperoleh melalui buku atau literatur kepustakaan dan wawancara. Wawancara
dilakukan dengan beberapa pihak pemerintahan terkait kebijakan yang menjadi
objek penelitian mengenai latar belakang dan sejauh mana implementasi kebijakan
tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga
diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur
Nomor 185 Tahun 2017. Kedua kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Implementasi dari kebijakan tersebut cukup baik namun
belum sepenuhnya tercapai karena ada berbagai faktor penghambat.
provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga, mengetahui persfektif
perundang-undangan terhadap kebijakan tersebut dan mengetahui implementasi
kebijakan pemerintah DKI Jakarta tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini
menggunakan metode deduktif dengan pendekatan normatif empiris. Data
diperoleh melalui buku atau literatur kepustakaan dan wawancara. Wawancara
dilakukan dengan beberapa pihak pemerintahan terkait kebijakan yang menjadi
objek penelitian mengenai latar belakang dan sejauh mana implementasi kebijakan
tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga
diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur
Nomor 185 Tahun 2017. Kedua kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Implementasi dari kebijakan tersebut cukup baik namun
belum sepenuhnya tercapai karena ada berbagai faktor penghambat.
Ketersediaan
| 42/HK/2018 | 42/HK/2018 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
42/HK/2018
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta : Jakarta., 2018
Deskripsi Fisik
ix, 73 hal, 29cm
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
42/HK/2018
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain