perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Pertanggungjawaban Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler
YUBISTIKA KHAIRUNNISA - Personal Name
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban terhadap hak pengguna jasa telekomunikasi akibat dari praktik daur ulang nomor telepon seluler yang dengan mengambil studi kasus pada PT XX sebagai salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji mengkaji kerugian dari praktik tersebut, mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan wawancara (interview approach). Sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dari hasil wawancara. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif bahan-bahan hukum serta jurnal dan artikel terkait.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum tentang praktik daur ulang nomor telepon seluler melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) dan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menurut penulis harus disinkronisasi vertikal antara kedua peraturan tersebut sehingga menghasilkan suatu peraturan hukum yang tidak merugikan para pihak, terutama bagi pengguna jasa telekomunikasi. Terkait kerugian-kerugian dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler ini mengharuskan timbulnya suatu pertanggungjawaban atas kerugian dan penghapusan keseluruhan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan perspektif UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan wawancara (interview approach). Sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dari hasil wawancara. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif bahan-bahan hukum serta jurnal dan artikel terkait.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum tentang praktik daur ulang nomor telepon seluler melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) dan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menurut penulis harus disinkronisasi vertikal antara kedua peraturan tersebut sehingga menghasilkan suatu peraturan hukum yang tidak merugikan para pihak, terutama bagi pengguna jasa telekomunikasi. Terkait kerugian-kerugian dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler ini mengharuskan timbulnya suatu pertanggungjawaban atas kerugian dan penghapusan keseluruhan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan perspektif UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Ketersediaan
| 281/IH/2024 | 281/IH/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
281/IH/2024
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta : Jakarta., 2024
Deskripsi Fisik
xi, 103 hal, 29cm
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
281/IH/2024
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain