Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penulisan ini bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah terkait implikasi
penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada
ambang batas parlemen pada pemilu legislating di Indonesia di tinjau dari teori
kedaulatan rakyat. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data yang
digunakan dalam penulisan ini ada 3 macam: pertama, data primer dalam penulisan
ini adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang undang Nomor 7 Tahun 2017,
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 , dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI/2023. kedua, data sekunder dalam penulisan ini adalah Undangundang,
buku-buku, jurnal hasil penulisan, dan pendapat pakar hukum yang
berkaitan dengan judul skripsi ini. Analisis data yang dilakukan adalah secara
induktif, yakni data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta, yang pada
akhirnya diketahui bagaimana implikasi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada ambang batas parlemen dan pemilu legislatif
tahun di Indonesia.
Hasil penulisan ini bahwa negara yang menganut sistem demokrasi haruslah
memprioritaskan rakyatnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, dimana dalam
sebuah pemilihan umum rakyat dapat memilih siapa yang ingin menjadi perwakilan
dari mereka untuk menjalankan sebuah fungsi lembaga negara, hal ini juga sejalan
dengan konstitusi kita yaitu pada Pasal 1 ayat (2) Undangundang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah konstitusi sebagai guardian of
constitution diberikan kewenangan untuk melakukan judicial reiew menjadi salah
satu solusi permasalahan mengenai ambang batas parlemen yang dianggap sebagai
salah satu penghalang bagi partai kecil untuk terlibat dalam pemerintahan walaupun
anggota partainya memiliki suara terbanyak di dapilnya. Sedangkan pemilihan
umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi baik dan
berkeadilan, sehingga pemilu yang demokrasi itu tidak semata mata menentukan
siapa yang duduk di parlemen melainkan pemilihan umum yang dapat
mencerminkan kedaulatan rakyat. Tidak hanya itu, ambang batas parlemen
mengakibatkan banyak suara rakyat terbuang dan tidak mencerminkan keadilan.

293/IH/2024

293/IH/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :