Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi
fenomena perceraian PNS di kabupaten Tegal, bagaimana peran bupati ki Enthus
Susmono dalam pencegahan perceraian PNS, serta untuk mengetahui bagaimana
dampak sosiologis peran bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahan perceraian
PNS.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research),
dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis) dan normatif. Sumber data yang
digunakan berupa data primer dan sekunder, di mana didapatkan melalui metode
wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi terhadap objek penelitian.
Selain itu, data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunaan
metode analisis-deskriptif.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa latar belakang adanya fenomena
perceraian PNS di kabupaten Tegal dikarenakan faktor membebaskan diri dari
perselisihan keluarga, faktor budaya konsumtif yang marak terjadi pada keluarga
PNS, serta faktor pihak ketiga dengan adanya perselingkuhan. Lahirnya peran
bupati Ki Enthus Susmono disebabkan karena adanya faktor pengalaman empiris
bupati Ki Enthus Susmono yang menikah beberapa kali, tetapi akhirnya
diceraikan, pemahaman kosmologi Jawa bupati Ki Enthus Susmono yang terkait
dengan kehidupan dalam berkeluarga, dan maraknya perceraian PNS di kabupaten
Tegal, sehingga membuat bupati Ki Enthus Susmono memberi perhatian lebih.
Peran bupati Ki Enthus Susmono dilakukan dengan menghadapkan PNS yang
akan bercerai. Jika kemudian tidak jadi bercerai, maka akan diberikan reward oleh
bupati. Reward yang diberikan berupa wayang golek dan sejumlah uang. Proses
menghadap ke bupati sebagai upaya mediasi oleh bupati dengan menghadapkan
keduanya sekaligus maupun secara bergantian. Dampak sosial yang ditimbulkan
tidak menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap perceraian PNS di
kabupaten Tegal. Disisi lain, tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan bupati
juga sangat minim, sehingga tentunya berbanding terbalik dengan jumlah
perceraian PNS. Akan tetapi, maraknya perceraian atas Guru cenderung
mengalami penurunan, serta secara administrasti perizinan perceraian bagi PNS
cenderung lebih cepat dibandingkan dengan bupati sebelumnya.

57/HK/2018

57/HK/2018

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :