Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: a) mengetahui implementasi asas ultra petitum partium terkait hak asuh anak pada putusan pengadilan agama Jakarta Timur nomor 1082/Pdt.G/2013/PAJT dan putusan pengadilan tinggi agama Jakarta nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK. b) mengetahui penyebab disparitas putusan pengadilan agama Jakarta Timur nomor 1082/Pdt.G/2013/PAJT dan putusan pengadilan tinggi agama Jakarta nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK.
Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari berkas putusan pengadilan agama Jakarta Timur nomor 1082/Pdt.G/2013/PAJT, berkas putusan pengadilan tinggi agama Jakarta nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK dan Hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara nomor 1082/Pdt.G/2013/PAJT dan perkara nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK. Sumber data sekunder, yaitu: data-data yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, berupa buku-buku, Al-qur’an, As-Sunah, jurnal, skripsi, artikel, ensiklopedia, dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah ultra petitum partium terkait hak asuh anak. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim pada asasnya tidak boleh memutus melebihi dari yang diminta, tapi asas tersebut tidak berlaku bagi para pihak yang telah melakukan perceraian walaupun para pihak tidak meminta hak asuh anak, hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak. Sehingga asas ultra petitum partium dapat dikesampingkan selama ada aturan yang lebih khusus yakni SEMA No 7 Tahun 2012. Implementasi asas ultra petitum partium pada putusan nomor 1082/Pdt.G/2013/PAJT sudah berjalan dengan baik, hanya saja hakim tingkat pertama tidak menerapkan SEMA No. 7 Tahun 2012 pada putusannya. Lain halnya dengan hakim tingkat banding pada putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK yang menunjuk ibu sebagai pengasuh bagi ketiga anaknya pasca perceraian. Adapun faktor yang menyebabkan adanya perbedaan putusan tersebut ialah implementasi asas ultra petitum partium dan implementasi SEMA No. 7 Tahun 2012.

62/HK/2018

62/HK/2018

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :