Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan secara vertikal, horizontal, dan
diagonal mengenai ketentuan poligami yang meliputi ketentuan syarat poligami, alasan poligami
dan sanksi pelanggaran dalam perbandinganya antara Fikih As-Syafi’i, Hukum Keluarga
Indonesia dan Hukum Keluarga Maladewa.
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan data Primer dan Sekunder. Adapun yang menjadi data primer
adalah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990,
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Kompilasi
Hukum Islam, Family Act Number 4/2000 dan kitab fikih klasik yang berkaitan dengan judul
skripsi ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis dan metode komparasi.
Hasil penelitian secara perbandingan vertikal bahwa antara Hukum Keluarga Indonesia
dan Hukum Keluarga Maladewa terdapat pembaharuan atau keberanjakan dari aturan yang
terdapat dalam Fikih As-Syafi’i. tetapi Hukum Keluarga Indonesia terlampau lebih jauh dari
aturan yang terdapat dalam fikih As-Syafi’i dibandingkan dengan keberanjakan Hukum Keluarga
Maladewa dari fikih As-Syafi’i. Adapun perbandingan secara horizontal, terdapat persamaan dan
perbedaan antara Hukum Keluarga Maladewa dan Indonesia. persamaan yang dimiliki antara
Hukum Keluarga Indonesia dan Maladewa dapat dilihat dalam ketentuan syarat poligami, yaitu
harus mendapatkan izin dari pengadilan dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.
Sedangkan perbedaan masing-masing negara dapat dilihat dari segi ketentuan syarat poligami,
alasan poligami, sanksi pelanggaran. Kemudian dalam perbandingan diagonal, terdapat
keunggulan yang dimiliki Hukum Keluarga Indonesia dan Maladewa. Dalam hal ini Indonesia
memiliki keunggulan dalam ketentuan syarat untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan
yaitu adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan ketentuan syarat poligami bagi
Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan keunggulan yang dimiliki Maladewa ialah mengenai syarat poligami dalam segi keadilan khususnya mengenai pemberian nafkah terhadap istri-istri
lebih terperinci bahkan terdapat nominal yang telah ditentukan bagi seorang yang hendak
berpoligami.

2/HK/2020

2/HK/2020

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :