Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan poligami yang berlaku di
Indonesia dan Maroko, serta persamaan dan perbedaan dari ketentuan poligami
dalam peraturan perundang-undangan kedua negara tersebut. Perbandingan ini
meliputi ketentuan syarat, alasan, dan sanksi pelanggaran poligami antara Hukum
Keluarga Indonesia, Hukum Keluarga Maroko, dan fikih empat mazhab.
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan
(library research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (compative
approach). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data Primer dan
Sekunder. Yang menjadi data primer adalah Undang-undang Perkawinan No.1
Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Kompilasi
Hukum Islam, Mudawwanah al-Usrah 2004 dan kitab-kitab fikih klasik yang
berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode
analisis isi (content analysis) dan komparasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua negara tersebut mengatur
ketentuan poligami dalam tatanan hukum positif. Dari hasil perbandingan horizontal, ketentuan poligami kedua negara tersebut memiliki persamaan dan
perbedaan. Adapun persamaannya terlihat dalam ketentuan asas monogami tidak
mutlak, ketentuan perizinan pengadilan, dan pertimbangan kondisi finansial
ekonomi suami untuk dapat menafkahi istri dan anak-anak mereka secara adil.
Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari ketentuan persyaratan izin pengadilan,
alasan, serta pemberlakuan hukum dan sanksi pelanggaran poligami. Adapun hasil
penelitian perbandingan secara vertikal menunjukan bahwa adanya persamaan
dalam kewajiban berlaku adil dan pembatasan jumlah istri. Sedangkan disisi lain
terdapat perbedaan antara ketentuan poligami di Indonesia dan Maroko dengan
konsep poligami dalam fikih klasik. Perbedaan itu meliputi perizinan pengadilan
dan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketentuan poligami.
Dimana perizinan pengadilan dan sanksi poligami yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan kedua negara tesebut tidak diatur dalam fikih klasik
terutama fikih empat mazhab.

42/HK/2020

42/HK/2020

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :