Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsiinibertujuan untuk menjelaskan perbandingan secaravertikal, horizontal, dan
diagonal mengenai ketentuan poligamiyang meliputi ketentuan syarat poligami, alasan poligami
dan sanksipelanggarandalam perbandinganyaantaraFikih As-Syafi’i, Hukum Keluarga
Indonesia dan Hukum Keluarga Maladewa.
Dalam penelitian iniPenulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research)dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan data Primerdan Sekunder. Adapun yangmenjadi dataprimer
adalah Undang-undangPerkawinan No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990,
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Kompilasi
Hukum Islam, FamilyAct Number4/2000 dankitab fikih klasik yang berkaitan dengan judul
skripsi ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis dan metode komparasi.
Hasilpenelitian secaraperbandingan vertikalbahwaantaraHukum KeluargaIndonesia
dan Hukum KeluargaMaladewaterdapat pembaharuanataukeberanjakan dari aturan yang
terdapat dalam Fikih As-Syafi’i. tetapi HukumKeluargaIndonesiaterlampau lebih jauh dari
aturan yang terdapat dalam fikih As-Syafi’i dibandingkan dengan keberanjakan Hukum Keluarga
Maladewadarifikih As-Syafi’i. Adapun perbandingansecarahorizontal, terdapatpersamaan dan
perbedaan antaraHukum KeluargaMaladewadan Indonesia. persamaan yangdimilikiantara
Hukum KeluargaIndonesia dan Maladewadapat dilihat dalamketentuan syarat poligami, yaitu
harus mendapatkanizin dari pengadilan danmampu berlaku adilterhadapistri-istrinya.
Sedangkan perbedaan masing-masingnegaradapat dilihat darisegi ketentuan syarat poligami,
alasan poligami, sanksi pelanggaran. Kemudian dalam perbandingan diagonal, terdapat
keunggulan yangdimilikiHukum KeluargaIndonesia dan Maladewa. Dalam hal iniIndonesia
memilikikeunggulan dalam ketentuan syarat untuk mendapatkan izin poligamidari pengadilan
yaitu adanyapersetujuan dari pihak yang bersangkutan dan ketentuansyarat poligamibagi
Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan keunggulanyangdimilikiMaladewaialah mengenai ketentuan
syarat poligami dalam segi keadilan khususnya mengenai pemberian nafkah terhadap istri-istri
lebih terperinci bahkan terdapat nominal yang telah ditentukan bagi seorang yang hendak
berpoligami.

61/HK/2020

61/HK/2020

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :