Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Cerai Talak No. 1401/Pdt. G/2016/PA. Bgr Perspektif Hukum Positif dan untuk mengetahui bagaimana upaya hakim dalam pemenuhan hak perempuan pasca cerai talak pada putusan No. 1401/Pdt. G/2016/PA. Bgr
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang objeknya mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis putusan hakim yaitu putusan No. 1401/Pdt. G/2016/PA. Bgr. Kemudian penulis analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak isteri. Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, pertama, pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroch) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kedua, Pendekatan kasus (case approach) yang dalam penggunaannya yaitu perlu memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim.
Ditinjau dari hukum positif, legal standing yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan nafkah iddah adalah pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dalam menentukan mut‟ah pasal 149 huruf a dan dalam menentukan nafkah anak adalah pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam
Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1401/Pdt. G/2016/PA. Bgr sudah sangat maksimal menggunakan hak ex officio. Terlihat dari cara hakim menentukan besaran nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah anak yang ditetapkan oleh hakim. Selain itu, yang paling terlihat sekali hak ex officio hakim adalah pada pertimbangannya, hakim mengatakan pembayaran nafkah iddah, mut‟ah dan nafkah anak tersebut diharuskan pada saat sidang ikrar harus diserahkan kepada isteri. Hal ini tentu merupakan bentuk upaya hakim agar isteri yang ditalak mendapatkan kepasitian hukum terhadap hak-haknya pasca perceraian

6/HK/2021

6/HK/2021

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :