Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara izin poligami ditinjau dari aspek persyaratan alternatif dan kumulatif yang ada di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Serta, mengkaji putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara izin poligami tersebut ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dan Feminist Legal Theory.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan penelitian pada aspek filsafat hukum, yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan filosofis. Sumber data primer penelitian ini adalah putusan izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur dari tahun 2018-2020, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo.Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun sumber sekunder penelitian didapat dari wawancara dengan hakim, buku-buku, kitab-kitab, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian ini menghasilkan tiga temuan, yaitu: Pertama, Mayoritas perkara izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur sepanjang tahun 2018-2020 hanya memenuhi syarat kumulatif saja, dan tidak memenuhi persyaratan alternatif. Kedua, Maslahah yang terdapat serta digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus perkara izin poligami jika ditinjau dari pendapat al-Ghazali tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai sebuah metode istinbat al-ahkam, karena maslahah tersebut hanyalah berada pada level tahsi>niyah, dan sifatnya wahmiyyah (spekulatif) belaka. Ketiga, dari aspek Feminist Legal Theory, hakim belum mengakomodir pemikiran Feminist Legal Theory, sehingga masih terdapat elemen-elemen ketidakadilan gender dalam putusan izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur berupa subordinasi, stereotip, dan marginalisasi terhadap perempuan.

3/HK/2022

3/HK/2022

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :