Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Putusan Hakim Peradilan Agama Dalam Pekara Izin Poligami Prspektif Maslahah Dan Feminist Legal Theory

No image available for this title
Majelis hakim PA Kelas IA dan IB Wilayah PTA Mataram dalam menetapkan perkara izin poligami, sebagian besar mengesampingkan syarat alternatif poligami sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UUP. Penetapan dalam perkara izin poligami dapat dikatakan adil dan mengandung kemaslahatan apabila tujuan pertimbangan hakim sesuai dengan penggunaan prinsip-prinsip teori maslahah dan feminist legal theory. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim tersebut, kemudian ditinjau dalam perspektif maslahah dan feminist legal theory.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-doktriner. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Bahan hukum primer, yakni lima belas putusan izin poligami Pengadilan Agama Kelas IA dan IB Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2019-2021. Bahan hukum sekunder didapat dari penelitian dan publikasi yang terkait.
Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, ditinjau dalam perspektif maslahah, sebanyak 13 perkara termasuk kategori maslahah tahsȋniyyah yaitu maslahah yang sifatnya untuk memelihara kebagusan saja seperti dalam perkara suami merasa mampu, menyejahterakan janda, sunah rasul, suami sering keluar kota, istri menopause, khawatir zina, menambah keturunan dan menginginkan keturunan laki-laki. Sebanyak 1 perkara termasuk maslahah hajiyyah yaitu perkara dengan alasan tawaran dari Termohon dan 2 perkara termasuk maslahah dharȗriyyah yaitu kemaslahatan yang menjadi tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia seperti dalam perkara tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologis karena suami hiperseks dan hamil di luar nikah. Kedua, dalam perspektif feminist legal theory, semua pertimbangan hakim tidak mencerminkan FLT Liberal. Dalam perkara menyejahterakan janda, tawaran dari istri, merasa mampu dan sering ke luar kota, tidak sesuai dengan FLT Sosialis dan Markis. Dalam perkara hamil di luar nikah, sunah rasul, khawatir zina, menambah keturunan dan menginginkan keturunan laki-laki tidak sesuai dengan pemikiran FLT Cultural.
Ketersediaan
4/HK/20224/HK/2022Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

4/HK/2022

Penerbit

Fakultas Syariah UIN Jakarta : Jakarta.,

Deskripsi Fisik

xviii, 202 hal, 29cm

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

4/HK/2022

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan