Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada Penetapan Nomor 0292/Pdt.P/2021/PA.Sit dan 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl dan disparitas diantara keduanya serta penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Penetapan Nomor 0292/Pdt.P/2021/PA.Sit dan 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl. Bahan hukum sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum dan media cetak maupun elektronik.
Hasil penelitian bahwa adanya disparitas dalam kedua penetapan, yaitu Penetapan Nomor 0292/Pdt.P/2021/PA.Sit Majelis Hakim mengabulkan permohon an tersebut dengan dasar pertimbangan pendapat ulama fikih dan kaidah fikih untuk menetapkan nasab anak. Apalagi diperkuat bahwa Majelis Hakim juga berupaya melindungi hak-hak dasar anak yang mana hal itu sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl Majelis Hakim menolak dengan dasar pertimbangan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan kedua orang tuanya secara syari maupun formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, anak tersebut dinyatakan anak yang lahir diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja. Padahal kedua penetapan tersebut merupakan kasus yang serupa. Kemudian penerapan Undang-Undang Perindungan Anak dalam kedua Penetapan tersebut.

27/HK/2022

27/HK/2022

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :