Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa anak sumbang di Wisma Tuna Ganda sulit mendapatkan akta kelahran dan bagaimana solusi bagi anak sumbang yang sulit mendapatkan akta kelahiran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Serta dipertegas lagi dalam tata cara pembuatan akta kelahiran yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan Kepala Panti Wisma Tuna Ganda serta Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan penelitian lapangan (observasi) yang dilakkan oleh penulis terhadap kehidupan anak sumbang di Wisma Tuna Ganda. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti penelitian terdahulu baik jurnal, skripsi, buku, maupun situs web dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pencatatan akta kelahiran bagi anak sumbang dapat dilakukan yaitu dilihat bagaimana anak tersebut dilahirkan, apakah dari perkawinan sumbang yang terjadi tanpa kesengajaan atau dengan perkawinan sumbang yang dilakukan dengan sengaja. Dalam artian saat anak tersebut lahir dalam perkawinan sumbang (sedarah) yang dilakukan tanpa kesengajaan, maka anak tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dan hubungan keperdataannya tetap bernasab dengan ayahnya. Akan tetaapi ketika mengetahui adanya larangan perkawinan orang tua tersebut harus melaukan pembatalan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka dalam hal pencatatan akta kelahiran sama seperti pencatatan kelahiran pada umumnya dan terdapat nama ayah dan ibunya. Lalu dalam hal pencatatan akta kelahiran bagi anak sumbang yang lahir dari perkawinan sedarah yang terjadi karen kesengajaan maka, perkawinan kedua orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan, yang dimana hal tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk pendaftaran akta kelahiran, akan tetapi pencatatan kelahiran tersebut dapat dilakukan dengan melihat ketentuan dari Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, apabila pencatatan kelahiran bagi WNI yang tidak memenuhi persyaratan dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

22/HK/2023

22/HK/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :