Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Di Kua
Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pelayanan terpadu satu pintu di KUA.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi pelayanan administrasi di KUA sudah berjalan dengan baik, yang mana mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi, dalam penerapannya KUA belum dapat mendeteksi adanya pemalsuan identitas, dikarenakan belum berjalannya Sinkronisasi Data dengan optimal. Sedangkan, dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu pintu hingga saat ini belum dapat terlaksana di KUA, hal ini didasari oleh berbenturannya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang mana mewajibkan calon pengantin untuk membuat surat pengantar RT/RW dan Kelurahan, yang akhirnya dapat memperpanjang durasi pendaftaran pernikahan, karena tidak dapat langsung diselesaikan di Kantor Urusan Agama. Kemudian dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga harus memenuhi beberapa aspek, antara lain yaitu: Sinkronisasi Data, SIMKAH dan SIMPONI. Aspek-aspek inilah yang menjadi peran penting pada PTSP di KUA sehingga dapat mendeteksi adanya pemalsuan identitas. Banyaknya kendala dan hambatan juga menjadi faktor utama KUA tidak dapat melaksanakan PTSP, adapun kendala dan hambatan dalam pelaksanaan PTSP di KUA, antara lain: Sinkronisasi Data, SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana
65/HK/2023 | 65/HK/2023 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta :
Jakarta.,
2023
Deskripsi Fisik
ix, 86 hal, 29cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain