Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan fatwa hukum pernikahan online antara lembaga Bahtsul Masail NU dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa pandangan lembaga fatwa Bahtsul Masail NU dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap pernikahan online pada masa pandemi covid-19.
Sumber bahan primer dalam studi ini adalah Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, dan kitab-kitab fiqh yang memuat pembahasan terkait judul penelitian. Sumber bahan sekunder berasal dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, penelaahan literatur baik berupa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen terkait. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.
Studi menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang terjadi diantara organisasi Islam dalam menetapkan hukum dari pernikahan online. Nahdlatul ulama dalam lembaga bahtsul masail menetapkan fatwa hukum yang merumuskan bahwa akad nikah secara online tidak sah, maka termasuk pula akad nikah melalui video call. Ketidakabsahan ini karena dua faktor, pertama rukun sighat ijab kabul yang dilakukan secara video call tergolong sighat kinayah (tidak jelas), faktor kedua karena tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat kedua pelaku yang berakad. Muhammadiyah dalam majelis tarjih dan tajdid menetapkan fatwa hukum yang memperbolehkan nikah dengan menggunakan fasilitas alat komunikasi seperti telepon atau handphone maupun internet setelah mereka menganalogikan akad ijab kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga bahtsul masail dengan majelis tarjih dan tajdid memiliki perbedaan yang sangat bertolak belakang. Hal ini dipengaruhi oleh karena di dalam nash al-Qur’an maupun Hadist tidak ada penjelasan secara sharih yang mengatur hukum akad nikah online, dan di Indonesia sendiri akad nikah online ini masih memiliki kekosongan hukum karena baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak ada aturan yang mengaturnya. Kemudian hal lainnya yang menjadi sebab perbedaan diantara ormas Islam adalah dipengaruhi oleh perbedaan metode dan pendekatan dalam merumuskan fatwa hukum sehingga fatwa yang dihasilkan akan berbeda pula. Dalam konteks mazhab, terkait akad nikah online ini lembaga bahtsul masail NU cenderung mengikuti pendapat mazhab Syafi’i sedangkan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah cenderung mengikuti pendapat mazhab Hanafi.

124/HK/2023

124/HK/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :