Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan dua putusan yang berbeda dengan perkara serupa mengenai izin poligami, yakni menganalisa apa yang menjadi pertimbangan serta dalil-dalil hakim pengadilan agama Mungkid dalam memutuskan perkara pada putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd yang mana hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon isteri kedua. Dan alasan hakim pengadilan agama Purwodadi pada putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd yang menolak alasan permohonan izin poligami dengan alsan telah menghamili calon isteri kedua.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dengan metode pendekatan yakni pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer (putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd dan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd) dan bahan hukum sekunder ( studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan serta wawancara. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis kualitatif yang menekankan pada pemahaman deskriptif padda putusan terkait.
Hasil akhir penelitian ini menunjukan bahwasanya hakim pengadilan agama Mungkid mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd dengan dalil qaidah fiqhiyyah yakni menolak mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahat yang mana pertimbangan hakim tersebut didasarkanpada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.
Sedangkan hakim pengadilan agama purwodadi menolak permohonan izin poligami pada putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dengan alasan bahwasanya permohonan pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang - Undang nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 41 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

16/HK/2024

16/HK/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :