Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri dalam putusan No. 1675/Pdt.G/2021/PA.JS serta dalil yang dipakai dan aturan hukumnya. Studi ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari bahan-bahan hukum berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan aturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah dan melindungi korban pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (marital rape).
Adapun dalam putusan No. 1675/Pdt.G/2021/PA.JS majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan tidak menyinggung Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf d Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf d yang lebih sesuai. Majelis hakim juga tidak menghubungkan putusan ini dengan peraturan lain di luar Kompilasi Hukum Islam yang lebih jelas aturan hukumnya mengenai tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Selain itu, hak-hak perempuan dan anak dalam putusan ini tidak begitu dibahas secara mendalam oleh majelis hakim. Dengan adanya sejumlah aturan yang sudah mulai memperhatikan keamanan bagi perempuan dan anak terkhusus dalam ranah privat yaitu pernikahan, majelis hakim seharusnya dapat mulai menggunakan undang-undang di luar kompilasi hukum Islam sebagai dasar pertimbangan agar dapat menghasilkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak serta dapat menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi mereka.

27/HK/2024

27/HK/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :