Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan mendeskripsikan Penanganan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum dan sesudah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan mendeskripsikan Penerapan pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Dalam hal memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Perma Nomor 5 Tahun 2019, hasil wawancara dengan dua orang hakim yang menangani perkara dispensasi kawin, dan dokumen penetapan perkara dispensasi kawin. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari kitab peraturan perundang-undangan indonesia berupa undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam dan lainnya. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, metode wawancara, dan metode observasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum dan sesudah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 hanya berbeda pada petunjuk teknis. Sedangkan pada standar operasional prosedur tidak jauh berbeda. Adapun dalam penerapan pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam hal memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum sepenuhnya diterapkan secara tepat oleh hakim terbukti dari lima belas penetapan yang dijadikan sampel oleh penulis, hakim belum konsisten dalam mewajibkan Surat Keterangan Sehat/ Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dokter/UPTD Puskesmas serta Hasil Assesment dan Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

37/HK/2024

37/HK/2024

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :