perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kota Depok Berdasarkan Asas Kedayaguanaan Dan Kehasilgunaan
DEVIANA RAHMAWATI - Personal Name
Studi ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Perma Nomor 5 Tahun
2019 di Pengadilan Agama Depok berdasarkan asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan dan mendeskripsikan Penerapan Pasal 17 Huruf a Perma Nomor 5
Tahun 2019 pada Praktik Penanganan Perkara Dispensasi Nikah oleh Hakim di
Pengadilan Agama Kota Depok. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan normatif. Sumber Hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer berupa Perma Nomor 5 Tahun 2019, hasil wawancara dengan Humas
(Juru Bicara) Pengadilan Agama Depok yang juga merupakan hakim penanganan
perkara dispensasi nikah, dan dokumen penetapan perkara dispensasi nikah.
Adapun bahan hukum sekunder berasal dari kitab peraturan perundang-undangan
Indonesia berupa Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan
lainnya. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan, studi
dokumentasi, metode wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Depok telah
menerapkan sebagian besar asas 'kedayagunaan' dari PERMA Nomor 5 Tahun
2019. Namun, belum sepenuhnya memenuhi asas 'kehasilgunaan' karena
ketidakkonsistenan hakim dalam menggunakan PERMA sebagai acuan mengadili
perkara dispensasi nikah, terutama pemenuhan syarat berupa surat rekomendasi
sesuai Pasal 15 huruf d. Adapun penerapan Pasal 17 huruf a pada praktik
penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Depok menunjukkan
bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Depok sudah sejalan dengan Pasal 17
huruf a PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pertimbangan
mengenai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Praktik yang ada pun
cenderung mempertimbangkan dampak jangka panjang pernikahan dini, dan sudah
dilakukan melalui upaya memberikan nasihat dan masukan kepada kedua mempelai
dan orang tua masing-masing mempelai, seperti kesehatan dan pendidikan. Hakim
sudah mempertimbangkan perlindungan anak secara menyeluruh dan dampak
jangka panjang dari pernikahan tersebut.
2019 di Pengadilan Agama Depok berdasarkan asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan dan mendeskripsikan Penerapan Pasal 17 Huruf a Perma Nomor 5
Tahun 2019 pada Praktik Penanganan Perkara Dispensasi Nikah oleh Hakim di
Pengadilan Agama Kota Depok. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan normatif. Sumber Hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer berupa Perma Nomor 5 Tahun 2019, hasil wawancara dengan Humas
(Juru Bicara) Pengadilan Agama Depok yang juga merupakan hakim penanganan
perkara dispensasi nikah, dan dokumen penetapan perkara dispensasi nikah.
Adapun bahan hukum sekunder berasal dari kitab peraturan perundang-undangan
Indonesia berupa Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan
lainnya. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan, studi
dokumentasi, metode wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Depok telah
menerapkan sebagian besar asas 'kedayagunaan' dari PERMA Nomor 5 Tahun
2019. Namun, belum sepenuhnya memenuhi asas 'kehasilgunaan' karena
ketidakkonsistenan hakim dalam menggunakan PERMA sebagai acuan mengadili
perkara dispensasi nikah, terutama pemenuhan syarat berupa surat rekomendasi
sesuai Pasal 15 huruf d. Adapun penerapan Pasal 17 huruf a pada praktik
penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Depok menunjukkan
bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Depok sudah sejalan dengan Pasal 17
huruf a PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pertimbangan
mengenai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Praktik yang ada pun
cenderung mempertimbangkan dampak jangka panjang pernikahan dini, dan sudah
dilakukan melalui upaya memberikan nasihat dan masukan kepada kedua mempelai
dan orang tua masing-masing mempelai, seperti kesehatan dan pendidikan. Hakim
sudah mempertimbangkan perlindungan anak secara menyeluruh dan dampak
jangka panjang dari pernikahan tersebut.
Ketersediaan
| 98/HK/2024 | 98/HK/2024 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
98/HK/2024
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta : Jakarta., 2024
Deskripsi Fisik
xv, 68 hal, 29cm
Bahasa
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
98/HK/2024
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain