Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Studi Komparatif Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

No image available for this title
Korupsi adalah masalah besar yang memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Indonesia dan Malaysia mendirikan lembaga antikorupsi yang independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), untuk menghadapi masalah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Akta 694 tentang SPRM, penelitian ini membandingkan kedudukan dan kewenangan kedua lembaga tersebut.
Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan yang relevan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan masyarakat umum. Penyidikan, penuntutan, dan pengawasan penyelenggaraan negara adalah semua tanggung jawabnya. Sementara itu, SPRM adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Parlemen Malaysia dan memiliki wewenang untuk menyelidiki, mencegah, dan mengajarkan tentang antikorupsi. Meskipun keduanya mengambil pendekatan holistik untuk memerangi korupsi, sistem yang digunakan untuk mengawasi dan melaporkan perbedaan.
Menurut penelitian ini, sebagai lembaga pemberantasan korupsi di masing-masing negara KPK dan SPRM memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda namun juga terdapat beberapa persamaan dalam menjalankan tugasnya. Dalam upaya pencegahan korupsi dipengaruhi oleh kedudukan dan kewenangan lembaga serta dukungan politik, transparansi, dan partisipasi publik. Untuk memprioritaskan komitmen anti-korupsi, pemerintah tidak boleh hanya memperkuat sistem check and balances supremasi hukum harus dikembalikan menjadi cita-cita bersama oleh semua warga negara. karena itu merupakan salah satu standar untuk keberhasilan sistem pemerintahan yang baik
Ketersediaan
106/HK/2024106/HK/2024Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

106/HK/2024

Penerbit

Fakultas Syariah UIN Jakarta : Jakarta.,

Deskripsi Fisik

xi, 74 hal, 29cm

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

106/HK/2024

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan