Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini meneliti mengenai proses pengikatan jaminan fidusia pada
pembiayaan syariah dan akibat hukum pengikatan jaminan fidusia bawah tangan
pada pembiayaan syariah yang dikaitkan dengan UU No.42 tahun 1999 tentang
Jaminan dan Fatwa No. 68 tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. Objek penelitian ini
adalah 3 Koperasi syariah yakni koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah
(KSPPS) Usaha Mulya, BMT Beringharjo, dan BMT Al Munawwarah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan
pendekatan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan bahan pustaka
yang mencakup bahan hukum primer seperti wawancara langsung pada pihak
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Usaha Mulya, BMT
Beringharjo dan BMT Al-Munawwarah dan bahan hukum sekunder seperti hasilhasil
penelitian, Jurnal, dan Buku-buku dari hasil penelitian sebelumnya.
Dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Usaha Mulya dan BMT Al-
Munawwarah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia dimana, pengikatan jaminan fidusia hanya terdapat pada
kontrak akad pembiayaan tidak ditandatangani didepan pejabat yang berwenang
yaitu notaris. sedangkan berbeda dengan BMT Beringharjo dimana, pengajuan
pembiayaan dibawah Rp 10.000.000,- tidak dibebankan pendaftaran jaminan
fidusia mengingat biaya yang dikeluarkan mempunyai jumlah yang tidak sedikit.
Dengan pengikatan yang hanya berdasarkan kontrak akad saja atau biasa yang
disebut pengikatan jaminan fidusia bawah tangan maka, sering timbul kendala dan
sengketa antara anggota dan pihak koperasi syariah.

46/HES/2020

46/HES/2020

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :