Perbandingan Akad Mudharabah Dalam Perspektif Khes, Fatwa Dsn-Mui, Dan Pojk
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis/membandingkan pengaturan
akad mudharabah pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Serta untuk
mengevaluasi perbedaan substansi antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deskriptif. Penulis juga menggunakan pendekatan content analysis melalui studi
pustaka seperti dokumen-dokumen berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK.
Serta penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang mengetahui
informasi dengan baik mengenai persoalan tersebut.
Hasil menunjukan belum adanya sinkronisasi antara KHES, Fatwa DSNMUI,
dan POJK pada beberapa aspek. Namun diaspek yang lain telah sinkron.
Hal ini akan menyulitkan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang
salah. Jika dilihat KHES tidak mencukupi untuk pedoman hakim dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jadi perlu ada KHES, Fatwa DSNMUI,
atau POJK harus diperbarui. Kesimpulannya perlu dilakukan sinkronisasi
antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Penelitian ini berimplikasi untuk
melakukan review kembali melalui adanya forum pertemuan stakeholder terkait
substansi KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Penelitian ini bermanfaat untuk
hakim, DSN-MUI, OJK, dan praktisi.
58/HES/2020 | 58/HES/2020 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah UIN Jakarta :
Jakarta.,
2020
Deskripsi Fisik
xiii, 88 hal, 29cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain