perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 35 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Hukum Kelembagaan Negara"
Permintaan membutuhkan 0.0119 detik untuk selesai
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : 075/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

No. Panggil : 071/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

No. Panggil : 067/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

No. Panggil : 066/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLUASAN OBJEK HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLUASAN OBJEK HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

No. Panggil : 064/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

No. Panggil : 061/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No. Panggil : 057/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

No. Panggil : 054/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

No. Panggil : 049/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
URGENSI TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

URGENSI TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

No. Panggil : 039/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan