perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 23 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "korupsi"
Permintaan membutuhkan 0.01205 detik untuk selesai
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM AGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM AGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)

No. Panggil : 57/HPI/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN VRIJSPRAAK TERHADAP HAKIM AGUNG NON AKTIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Bdg)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN VRIJSPRAAK TERHADAP HAKIM AGUNG NON AKTIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Bdg)

No. Panggil : 54/HPI/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

No. Panggil : 120/HI2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022)

PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022)

No. Panggil : 053/PMH/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
TINJAUAN SANKSI BAGI KORUPTOR MENURUT FATWA MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH

TINJAUAN SANKSI BAGI KORUPTOR MENURUT FATWA MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH

No. Panggil : 036/PMH/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Peranan Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi Di Indonesia Tinjauan Teori dan Praktik

Peranan Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi Di Indonesia Tinjauan Teori dan Praktik

No. Panggil : 345.023 ACE p
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PROBLEMATIKA PERUBAHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Perspektif Teori Utilitarianisme)

PROBLEMATIKA PERUBAHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Perspektif Teori Utilitarianisme)

No. Panggil : 056/IH/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Peranan pemerintah dan penegaka hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ;tinjauan teori dan pratik

Peranan pemerintah dan penegaka hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ;tinjauan teori dan pratik

No. Panggil : 345.023 ACE p
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA TNI YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA TNI YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL

No. Panggil : 015/H/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Korupsi dan Permasalahannya

Korupsi dan Permasalahannya

No. Panggil : 364.1 INP k
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan