perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Ditemukan 11672 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 140 dari total 1168 halaman
Permintaan membutuhkan 0.13689 detik untuk selesai
PROSEDUR PENUNJUKAN PENJABAT WALI KOTA BEKASI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 202: TENTANG PENJABAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
No. Panggil : 11/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH INFORMAS MENGENAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024 (STUDI KASUS LAPAS KELAS I CIPINANG
No. Panggil : 10/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BAND AR LAMPUNG
No. Panggil : 09/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENERAPAN KEMBALI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHIN SEBAGAI INSTRUMEN PERTANGGUNGIAIABAN DAN ALASAN IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
No. Panggil : 08/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAr PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BUPATI SIMEULUE
No. Panggil : 07/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU OKPP DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 202 SKRIPSI
No. Panggil : 06/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KOMPARASI LEGITIMASI KONSTITUSIONAL PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN SOEKARNO DAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTAR LEMBAGA DI INDONESIA
No. Panggil : 05/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENDAMPINGAN HUKUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENANGANI KEKERASAN PADA ANAK JALANAN
No. Panggil : 04/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMENUHAN HAK MEMILIH MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR PADA PEMILU 2024 DI INDONESIA
No. Panggil : 03/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
POLITIK HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
No. Panggil : 01/HTN/2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan