Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 924 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Hukum"
Saat ini anda berada pada halaman 16 dari total 93 halaman
Permintaan membutuhkan 0.02346 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
LEGALITAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN
PT JABABEKA NO.395 TAHUN 2004
(Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.3/1976/G)

LEGALITAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN PT JABABEKA NO.395 TAHUN 2004 (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.3/1976/G)

No. Panggil : 004/IH/2017
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : 075/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KASUS KILANG MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR.
(Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KILANG MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR. (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)

No. Panggil : 074/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENERBANGAN KARENA OVERSEAT
OLEH MASKAPAI LION AIR
(Studi Putusan Nomor 471 PK/Pdt/2017)

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENERBANGAN KARENA OVERSEAT OLEH MASKAPAI LION AIR (Studi Putusan Nomor 471 PK/Pdt/2017)

No. Panggil : 073/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENYELESAIAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS
WILAYAH PROVINSI BANTEN

PENYELESAIAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI BANTEN

No. Panggil : 072/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW
TERHADAP PERATURAN DAERAH
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang
Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

No. Panggil : 071/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN JASA PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN JASA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)

No. Panggil : 070/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) BIDANG INDUSTRI
DI KOTA TANGERANG SELATAN

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) BIDANG INDUSTRI DI KOTA TANGERANG SELATAN

No. Panggil : 069/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENGHAPUSAN PERSAMAAN LOGO ASICS TIGER JEPANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA
(Analisis Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

PENGHAPUSAN PERSAMAAN LOGO ASICS TIGER JEPANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

No. Panggil : 068/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan